Natuna, Di antara ombak dan tiupan angin di perairan utara Indonesia, para nelayan Natuna tak hanya berjuang melawan cuaca, tapi juga melawan sunyi dari negara. Mereka menghadapi kenyataan pahit: kapal-kapal asing bebas melaut dan menguras hasil laut mereka, sementara pengawasan dan perlindungan dari aparat yang dijanjikan negara terasa jauh dari harapan.
Di ujung perbincangan panjang yang dilakukan Sidikfokus.id, seorang nelayan senior asal Pulau Tiga, Wan Jufri, mengungkapkan realitas getir yang telah lama mereka pendam. Praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing bukanlah cerita baru bagi masyarakat nelayan Natuna. Namun, yang paling menyakitkan, menurutnya, adalah pembiaran yang dilakukan oleh otoritas yang seharusnya hadir untuk menjaga kedaulatan laut.
“Kami nelayan kecil sering melihat kapal Vietnam dan Thailand di batas-batas perairan Natuna. Anehnya, kadang mereka muncul saat kapal NKRI juga ada di sekitar. Tapi tak ada tindakan. Seperti ada kesepakatan tak terlihat. Itu menyakitkan,” kata Wan Jufri dengan nada getir.
Kekecewaan nelayan lokal tak berhenti di situ. Masalah lainnya muncul dari ketimpangan dalam sistem perizinan kapal. Kapal dari luar daerah seperti Lengkong dan Tegal bebas beroperasi di sekitar Natuna, sementara nelayan setempat dipersulit dengan aturan yang tidak berpihak.
“Izin mereka dari pelabuhan besar di luar. Bukan dari sisi pantai terluar seperti Natuna. Kami justru dianggap tamu di laut kami sendiri. Apa artinya ini? Kami ingin diakui sebagai garda terdepan negara di perbatasan, tapi sampai hari ini, kami seperti tak dianggap,” ujarnya.
Sementara itu, ancaman lain datang dari daratan dan bawah laut. Usaha tambang pasir kuarsa yang kian berkembang di sekitar wilayah Natuna dinilai turut mempercepat kerusakan ekosistem laut. Menurut Wan Jufri, kawasan seperti Subi, Midai, dan Pulau Tiga mulai kehilangan keseimbangan biologisnya akibat eksploitasi yang tak terkendali.
“Kalau ikan dicuri, laut dirusak, izin tak berpihak, lalu apa yang tersisa untuk kami? Kami bukan meminta keistimewaan, hanya minta keadilan. Kami yang menjaga laut ini dari dulu,” katanya sambil menatap laut yang perlahan kehilangan jiwanya.
Nelayan-nelayan seperti Wan Jufri berharap ada tindakan nyata dari aparat—baik dari TNI Angkatan Laut maupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)—untuk melindungi perairan mereka. Bagi mereka, patroli tanpa aksi sama saja dengan membiarkan kedaulatan negara dikoyak oleh kapal-kapal asing setiap hari.
“Kalau aparat hanya lewat, hanya jaga nama institusi, tidak berani bertindak, apa gunanya? Kami ingin mereka hadir bukan sekadar simbol. Kami ingin negara hadir dengan keberanian,” tambahnya tegas.
Di tengah semua persoalan itu, para nelayan tetap menyimpan harapan akan adanya regulasi baru yang benar-benar berpihak pada masyarakat pesisir perbatasan. Mereka menginginkan kebijakan yang berpijak pada keadilan geografis, bukan hanya administrasi.
“Kami yang tinggal di titik paling luar negeri ini, yang tiap hari melihat kapal asing mencuri, seharusnya jadi yang pertama dibantu. Tapi yang dapat izin justru kapal-kapal besar dari luar daerah. Ini tak adil. Tolong ubah itu,” ujar Wan Jufri mengakhiri keluhannya.
Sampai laporan ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait—baik dari institusi militer, DKP, maupun pemerintah daerah. Padahal, laut Natuna merupakan pintu gerbang strategis Indonesia di kawasan ASEAN yang kaya sumber daya dan rawan konflik batas negara.
Jika suara nelayan seperti Wan Jufri terus diabaikan, maka laut yang mestinya menjadi warisan kemakmuran bangsa akan berubah menjadi halaman belakang bagi para perampok dari luar. Dan negeri ini, perlahan, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. (ARF/Yti).
