Toboali//86Berita.my.id – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar Rapat Koordinasi High Level Meeting Pengendalian Inflasi menjelang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangka Selatan. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Gunung Namak Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Rabu (27/8/2025), dengan menghadirkan Wakil Bupati Bangka Selatan, Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Bupati Bangka Selatan, Hj. Debby Vita Dewi, hadir sekaligus membuka pertemuan tingkat tinggi tersebut. Dalam sambutannya, Wabup Debby menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok, serta mencari solusi menjelang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangka Selatan,” ujar Wabup Debby.
Program MBG merupakan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan misi Asta Cita. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan memfokuskan upaya pada penanggulangan masalah gizi buruk dan stunting, sekaligus memastikan tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta peningkatan kualitas pendidikan.
Wabup Debby menegaskan bahwa sasaran utama program ini adalah kelompok rentan, termasuk balita, anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program MBG dirancang untuk memastikan mereka memperoleh asupan gizi harian sesuai standar angka kecukupan gizi (AKG).
“Secara garis besar, tujuan utama MBG adalah mengurangi angka malnutrisi dan stunting, terutama pada kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini berupaya memastikan bahwa mereka memperoleh asupan gizi harian yang memadai,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per Agustus 2025, jumlah penerima manfaat MBG di Kabupaten Bangka Selatan mencapai 58.181 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46.503 merupakan siswa, 164 ibu hamil, dan 11.514 balita, sementara data untuk ibu menyusui masih dalam proses pendataan. Program ini direncanakan berjalan setiap hari sekolah, Senin hingga Jumat, dan akan tetap dilaksanakan pada bulan Ramadan dengan format bingkisan yang dibagikan untuk berbuka puasa.
Namun, pelaksanaan program berskala besar ini juga menimbulkan tantangan. Dengan lebih dari 58 ribu porsi makanan yang akan diproduksi setiap hari, kebutuhan bahan pokok seperti beras, sayuran, susu, dan daging akan meningkat signifikan. Lonjakan permintaan ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta menyusun langkah antisipasi agar pasokan tetap aman dan harga terkendali.
“Oleh karena itu, pada High Level Meeting hari ini, diharapkan masing-masing OPD dan instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bangka Selatan dapat menyampaikan data dan informasi mengenai upaya yang telah dan akan dilakukan dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok akibat pelaksanaan Program MBG,” jelas Wabup Debby.
Selain menyoroti potensi tantangan, Wakil Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir. Ia berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang konkret, efektif, dan mampu menjaga keberlangsungan program demi kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan.
“Saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada rapat ini. Harapan kami, segala permasalahan dapat kita antisipasi dan selesaikan bersama,” pungkasnya.
Dengan adanya High Level Meeting ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diharapkan dapat merumuskan strategi pengendalian inflasi yang lebih terarah, mengoptimalkan sinergi antarinstansi, dan memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lancar. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih.
